Berita Terkini

#TemanPemilih, Anggota KPU Provinsi Bengkulu Darlinsyah didampingi Sekretaris Kemas M Ajir dan Kabag PDOS Hamzah menerima kedatangan Pihak Kampus Universitas Muhammadiyah Bengkuiu (UMB) diruang kerjanya pada Senin (13/12). Kedatangan ini dalam rangka penarikan mahasiswa magang (praktek kerja lapangan) di KPU Provinsi Bengkulu yang telah berlangsung selama 2 (dua) bulan. Kemas  berharap mahasiswa yang telah selesai magang di KPU Provinsi Bengkulu dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam pemilu maupun pemilihan. Selain itu, Pihak UMB yang diwakili oleh Faizal Anwar didampingi Ledyawati dan Eceh Trisna Ayuh mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tinggi kepada KPU Provinsi Bengkulu yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada mahasiswa magang, semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat baik KPU maupun UMB.       

#TemanPemilih, Ketua KPU Provinsi Bengkulu Irwan Saputra didampingi Anggota Eko Sugianto, Darlinsyah dan Emex Verzoni serta Sekretaris Kemas M Ajir dan Kabag KUL Sudirman, Kabag HTH Oktan Huzaeiry, Kasubbag Teknis dan Hupmas Angky Galaty, menerima kunjungan Ketua KIP Bengkulu Albert Satya Jaya dan Anggota Hidi Christopher di Kantor KPU Provinsi Bengkulu pada Senin (13/12). Kedatangan tim visitasi SAQ dari KIP Bengkulu ini dalam rangka pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021. Guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut maka KPU Provinsi Bengkulu telah berupaya dengan memberikan pelayanan terbaik melalui website e-PPID. Setiap orang dapat mengakses data dan informasi terkait pemilu maupun pemilihan.

 #TemanPemilih, KPU Provinsi Bengkulu melaksanakan Rapat Koordinasi Lanjutan Persiapan Penyusunan Laporan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu secara daring pada Senin (13/12). Rapat Koordinasi ini diikuti Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Kasubbag Hukum dan Operator JDIH KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu. Rapat dibuka langsung oleh Ketua KPU Provinsi Bengkulu Irwan Saputra dan didampingi Anggota Eko Sugianto dan Emex Verzoni serta Kabag Hukum Teknis dan Hupmas Oktan Huzaeiry. Dalam arahannya Irwan menyampaikan bahwa rakor ini penting dilakukan dalam rangka menindaklajuti Surat KPU RI Nomor 1095/Hk.04/08/2021 perihal Penyampaian Laporan Pengelolaan JDIH Tahun 2021. Setelah arahan acara dilanjutkan dengan arahan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Bengkulu Eko Sugianto. Eko menyampaikan kegiatan hari adalah untuk melihat sejauh mana progres pengelolaan JDIH yang telah dilakukan KPU Kabupaten/Kota dan gerakan mengunjungi laman JDIH KPU.      

KPU Provinsi Bengkulu melaksanakan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV  Tahun 2021 bersama KPU Kabupaten Kaur. Rapat diselenggarakan secara daring (zoom meeting) pada Jum’at (10/12). Peserta rapat yang hadir yaitu Pengadilan Negeri, Bawaslu, Dinas Dukcapil, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Bintuhan, Partai Politik, Kemenag, dan Kodim 0408 BS-K. Rapat dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Bengkulu Irwan Saputra dan Anggota Eko Sugianto dan Emex Verzoni serta Anggota KPU Kabupaten Kaur Yuhardi dan Sirus Legiyati dan Kabag PDOS Hamzah. Setelah pembukaan acara dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Anggota KPU Kabupaten Kaur Sirus Legiyati yang membahas progres pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kaur pada triwulan IV Tahun 2021.KPU Provinsi Bengkulu melaksanakan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV  Tahun 2021 bersama KPU Kabupaten Kaur. Rapat diselenggarakan secara daring (zoom meeting) pada Jum’at (10/12). Peserta rapat yang hadir yaitu Pengadilan Negeri, Bawaslu, Dinas Dukcapil, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Bintuhan, Partai Politik, Kemenag, dan Kodim 0408 BS-K. Rapat dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Bengkulu Irwan Saputra dan Anggota Eko Sugianto dan Emex Verzoni serta Anggota KPU Kabupaten Kaur Yuhardi dan Sirus Legiyati dan Kabag PDOS Hamzah. Setelah pembukaan acara dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Anggota KPU Kabupaten Kaur Sirus Legiyati yang membahas progres pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kaur pada triwulan IV Tahun 2021.    

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaran KPU Provinsi Bengkulu Emex Verzoni mengikuti Webinar Evaluasi Prinsip dan Urgensi Penataan Daerah Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia secara daring pada Jum’at (10/12). Webinar ini diikuti oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota Se-Indonesia. Webinar dibuka langsung oleh Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi dan Evi Novida Ginting Manik. Kegiatan webinar yang dimoderatori oleh Heroik Pratama, menghadirkan beberapa narasumber, yakni Pemerhati Tata Kelola Pemilu, Prof. Ramlan Surbakti, Drs., MA.,Ph.D, Penulis Buku : Pemilu Indonesia Fakta, Angka, Analisis dan Studi Banding, Harun Husein, Peneliti pada Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Erik Kurniawan, Direktur Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati.    

Bengkulu. KPU Provinsi Bengkulu melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Laporan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu secara daring pada Kamis (2/12). Rapat Koordinasi ini diikuti Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Kasubbag Hukum dan Operator JDIH KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu. Rapat dibuka langsung oleh Ketua KPU Provinsi Bengkulu Irwan Saputra dan didampingi Anggota Eko Sugianto, Siti Baroroh, Darlinsyah, dan Emex Verzoni serta Kabag Hukum Teknis dan Hupmas Oktan Huzaeiry dan Kasubbag Hukum Aderianko. Dalam arahannya Irwan menyampaikan bahwa rakor ini penting dilakukan dalam rangka menindaklajuti Surat KPU RI Nomor 1095/Hk.04/08/2021 perihal Penyampaian Laporan Pengelolaan JDIH Tahun 2021. Setelah arahan acara dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Bengkulu Eko Sugianto sekaligus diskusi dan tanya jawab untuk mengetahui progres Pengelolaan JDIH KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu. Dalam materinya Eko menyampaikan bahwa pengelolaan JDIH penting dilakukan agar selain tertib administrasi produk hukum tetapi juga memberikan akses secara luas dan transparan kepada publik.