Home » BERITA KPU BENGKULU » Bimtek Persiapan LPPDK Pemilihan Tahun 2020

Bimtek Persiapan LPPDK Pemilihan Tahun 2020

Menjelang penyerahan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pasangan calon dalam pemilihan serentak tahun 2020, pada Minggu (29/11) sore KPU Provinsi Bengkulu menggelar Bimbingan Teknis Persiapan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Provinsi Bengkulu. Peserta Bimbingan Teknis adalah Divisi Hukum dan Pengawasan, Kasubbag Hukum dan Operator Sidakam KPU 8 (delapan) Kabupaten Penyelenggara Pemilihan, Bawaslu 8 (delapan) Kabupaten yang menyelenggarakan pemilihan, serta Tim Penghubung dan Operator Sidakam Pasangan Calon Gubernur adn Wakil Gubernur Bengkulu.
Acara dibuka langsung oleh Ketua KPU Provinsi Bengkulu Irwan Saputra didampingi Anggota Eko Sugianto, Siti Baroroh, Emex Verzoni dan Plt. Sekretaris Oktan Huzaeiry. Dalam kesempatan tersebut Irwan menyampaikan bahwa bimtek ini dilaksanakan dalam rangka persiapan penyampaian LPPDK Paslon kepada KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten sebagaimana yang telah diatur dalam PKPU mengenai Dana Kampanye.
DSC_0908 DSC_1041 DSC_0874 DSC_0877 DSC_0879 DSC_0883 DSC_0890 DSC_0892 DSC_0906 DSC_0912 DSC_0914 DSC_0916 DSC_0931 DSC_0938 DSC_0942 DSC_0966 DSC_0969 DSC_0977 DSC_1000 DSC_1003 DSC_1025 DSC_1030 DSC_1037 DSC_1041
Dalam bimtek menghadirkan 2 (orang) Narasumber, yaitu Anggota KPU Provinsi Bengkulu Eko Sugianto dan Wakil Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Bengkulu Eddy Suranta. Eko menjelaskan mengenai regulasi, mekanisme, tata cara, tempat dan waktu penyampaian LPPDK Paslon kepada KPU sesuai tingkatannya baik dalam Pemilihan Gubernur maupun Bupati Tahun 2020, pengadaan Kantor Akuntan Publik (KAP). Selain itu, Eko sangat menegaskan bahwa dana kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip Legal, Akuntanbel dan Transparan.
Sementara itu, Eddy Suranta menjelaskan mengenai pedoman audit dana kampanye pemilihan tahun 2020 diantaranya meliputi periode pelaporan dana kampanye dan mekanisme audit dana kampanye oleh KAP. Selain materi, acara juga menggelar diskusi untuk mendapatkan masukan dan saran dari peserta maupun penyelenggara pemilihan.