Home » BERITA KPU BENGKULU » Rakor Persiapan LPPDK Bagi Peserta Pemilu Tingkat Provinsi Bengkulu

Rakor Persiapan LPPDK Bagi Peserta Pemilu Tingkat Provinsi Bengkulu

Guna memastikan pelaksanaan dan penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) pada tanggal 2 Mei 2019 berjalan dengan baik dan lancar pada Selasa (2/4) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu melaksanakan rapat koordinasi persiapan LPPDK bagi peserta pemilu tingkat Provinsi Bengkulu di Ruang Audio Visual Rumah Pintar Pemilu.

Peserta rakor adalah 2 (dua) orang LO Tim Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, 11 (sebelas) orang LO calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), 16 (enam belas) orang LO partai politik tingkat Provinsi. Acara dibuka langsung oleh Anggota KPU Provinsi Bengkulu Emex Verzoni dan didampingi Anggota Eko Sugianto dan Siti Baroroh.

DSC_0138 DSC_0141 DSC_0145

Dalam sambutannya Emex menyampaikan bahwa LPPDK adalah rangkaian dari tahapan sebelumnya yaitu LADK dan LPSDK yang merupakan satu kesatuan yang sangat penting, dan jika tidak tidak disampaikan akan berimplikasi pada pembatalan untuk dilantik sebagai calon terpilih dan merugikan parpol itu sendiri.

Sementara itu dalam pemaparan materinya Anggota KPU Provinsi Bengkulu, Eko Sugianto menjelaskan ada beberapa parpol di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu yang dibatalkan sebagai peserta pemilu dikarenakan tidak patuh atau tidak menyerahkan LADK beberapa waktu lalu sebagaimana tertuang dalam Surat KPU Nomor 744 tahun 2019.

DSC_0146 DSC_0148 DSC_0149

“Partai yang dibatalkan adalah Garuda di Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu Selatan, Mukomuko, dan Lebong. PSI di Kabupaten Kepahiang, PBB di Kabupaten Mukomuko dan Kepahiang. Jika pada saat pemungutan terdapat suara maka suara itu tidak sah dan dibatalkan baik untuk calon maupun parpol”ungkap Eko.

Eko menambahkan bahwa dokumen LPPDK diterima oleh KPU Provinsi terhitung tanggal 26 April – 1 Mei 2019 paling lambat pukul 18.00 Wib, dan tanggal 2 Mei 2019 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota akan menyampaikan dokumen LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP). Jenis dokumen yang diserahkan kepada KPU Provinsi selain itu juga proses pengadaan dan jumlah KAP yang melakukan audit dana kampanye di Provinsi Bengkulu.

Terakhir Eko berharap agar penyampaian LPPDK tepat pada waktu sesuai jadwal dan jika operator dan LO peserta pemilu mengalami kendala dapat berkomunikasi langsung dengan tim helpdesk dana kampanye KPU Provinsi Bengkulu.