Home » BERITA KPU BENGKULU » Perlunya persamaan persepsi dan peran aktif Helpdesk terkait persiapan penyampaian LPPDK di Internal KPU

Perlunya persamaan persepsi dan peran aktif Helpdesk terkait persiapan penyampaian LPPDK di Internal KPU

Guna memastikan pelaksanaan dan penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) pada tanggal 2 Mei 2019 berjalan dengan baik dan lancar pada Selasa (2/4) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu melaksanakan rapat koordinasi persiapan LPPDK bersama KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu di Ruang Audio Visual Rumah Pintar Pemilu.

Peserta rakor adalah 2 (dua) orang terdiri dari Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan dan Operator KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi. Acara dibuka langsung oleh Ketua KPU Provinsi Bengkulu Irwan Saputra dan didampingi Anggota Eko Sugianto, Siti Baroroh dan Emex Verzoni.

DSC_0171 DSC_0173 DSC_0176 DSC_0178 DSC_0181 DSC_0182 DSC_0184

Dalam sambutannya Irwan menyampaikan bahwa LPPDK adalah rangkaian dari tahapan akhir puncak pemilu tahun 2019. Hal ini menjadi kewajiban peserta pemilu untuk menyerahkan LPPDK sesuai tingkatannya.

“Hampir sebagian besar tahapan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi hanya melakukan supervisi dan monitoring terhadap tahapan tersebut. Hari ini KPU Provinsi ingin memastikan bahwa pelaksanaan penyampaian LPPDK berjalan sesuai dengan SOP dan penerapan yang sama dan jelas”tukas Irwan.

Sementara itu dalam pemaparan materinya Anggota KPU Provinsi Bengkulu, Eko Sugianto menjelaskan ada beberapa parpol di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu yang dibatalkan sebagai peserta pemilu dikarenakan ada pengurus ada calon namun terlambat atau tidak menyampaikan LADK beberapa waktu lalu sebagaimana tertuang dalam Surat KPU Nomor 744 tahun 2019.

DSC_0187 DSC_0189 DSC_0194 DSC_0201 DSC_0203 DSC_0213 DSC_0214

“Partai yang dibatalkan adalah Garuda di Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu Selatan, Mukomuko, dan Lebong. PSI di Kabupaten Kepahiang, PBB di Kabupaten Mukomuko dan Kepahiang. Jika pada saat pemungutan terdapat suara maka suara itu tidak dah dan dibatalkan baik untuk calon maupun parpol”ungkap Eko.

Eko menambahkan bahwa dokumen LPPDK diterima oleh KPU Provinsi terhitung tanggal 26 April – 1 Mei 2019 paling lambat pukul 18.00 Wib, dan tanggal 2 Mei 2019 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota akan menyampaikan dokumen LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP). Jenis dokumen yang diserahkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Selain itu juga proses pengadaan dan jumlah KAP yang melakukan audit dana kampanye di Provinsi Bengkulu.

Terakhir Eko berharap agar penyampaian LPPDK tepat pada waktu sesuai jadwal dan jika operator dan LO peserta pemilu mengalami kendala maka dapat berkomunikasi langsung ke helpdesk dana kampanye KPU Kabupaten/Kota.