Rakor Penyelesaian Sengketa Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019

Pada Senin (4/3) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu menggelar Rapat Koordinasi bersama KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu terkait penyelesaian sengketa hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum presiden  dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Ruang Audio Visual RPP KPU Provinsi Bengkulu.

DSC_0010 DSC_0012 DSC_0017 DSC_0022 DSC_0030

Acara yang dibuka langsung oleh Anggota KPU Provinsi Bengkulu Eko Sugianto, dan didampingi Siti Baroroh, Darlinsyah dan Kabag Hukum Teknis dan Hupmas KPU Provinsi, Oktan Huzaeiry. Peserta yang hadir adalah Ketua/Wakil Anggota Divisi Hukum dan atau Kasubbag Hukum KPU Kabupaten/Kota.

Dalam sambutan dan arahannya Eko menyampaikan bahwa rakor ini dilakukan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan hukum yang terjadi di tingkat kabupaten/kota.

DSC_0041 DSC_0042 DSC_0046 DSC_0048 DSC_0051

“Rakor ini dimaksudkan untuk memetakan dan melihat sejauh mana progres dan langkah penyelesaian sengketa hukum yang terjadi pada tahapan pemilihan umum tahun 2019 di Provinsi Bengkulu. Terkait hal tersebut diatas maka KPU Provinsi telah menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk Daftar Inventarisir Masalah (DIM) yang akan kita bahas secara bersama-sama diantaranya pencalonan, Dana kampanye, Kampanye dan sebagainya”tambah Eko.

DSC_0053 DSC_0055 DSC_0061 DSC_0062

Acara dilanjutkan dengan pemaparan DIM oleh Anggota divisi hukum KPU Kabupaten/Kota.