Home » BERITA KPU BENGKULU » Rakor Penyusunan DPTb dan DPK Pemilu 2019 Se-Provinsi Bengkulu

Rakor Penyusunan DPTb dan DPK Pemilu 2019 Se-Provinsi Bengkulu

Pada Rabu (23/1) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu 2019 Se-Provinsi Bengkulu di The Madeline Hotel Bengkulu. Peserta Kegiatan adalah Anggota KPU Divisi Data, Kasubbag Data dan Operator Sidalih KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu.

DSC_0085 DSC_0086 DSC_0099 DSC_0107

Acara dibuka langsung oleh Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Irwan Saputra dan didampingi Anggota Eko Sugianto, Siti Baroroh, Darlinsyah dan Emex Verzoni. Dalam sambutannya Irwan menyampaikan bahwa penyusunan DPTb dan DPK harus dilakukan segera mengingat batas waktu jadwal penyusunan paling lambat 17 Februari 2019.

Sementara itu, Anggota KPU Provinsi Bengkulu Siti Baroroh menyampaikan DPTb  adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu tidak dapat memilih di TPS tersebut dan pindah/numpang memilih di TPS lain. Untuk itu pemilih dapat mengajukan pindah memilih dengan melapor kepada PPS atau KPU Kabupaten/Kota asal dengan menunjukan KTP elektronik dan salinan bukti telah terdaftar di DPT sehingga mendapatkan formulir A.5 sedangkan DPK adalah pemilih yang memiliki KTP elektronik tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb, pemilih ini dapat menggunakan hak pilihnya pada pukul 12.00 Р13.00 WIB.

DSC_0110 DSC_0115 DSC_0139 DSC_0163

Siti Baroroh menambahkan agar KPU Kabupaten/Kota untuk segera melakukan penyusunan DPTb dan DPK secara menyeluruh dengan gencar melakukan sosialisasi ke tingkat bawah melalui PPS untuk aktif terjun ke masyarakat. Selanjutnya hasil penyusunan dan rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota akan diplenokan di tingkat Provinsi nantinya.

DSC_0192 DSC_0198 DSC_0204 DSC_0205

Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari banyak membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang ada di tingkat KPU Kabupaten/Kota dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.