Home » BERITA KPU BENGKULU » RDK Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Pencalonan Pemilu Tahun 2019

RDK Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Pencalonan Pemilu Tahun 2019

Pada Kamis (10/1) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dan Bawaslu Provinsi Bengkulu menggelar Rapat Dalam Kantor (RDK) dalam rangka penyelesaian permasalahan Pencalonan pemilu tahun 2019 di Ruang Audio Visual (RPP) KPU Provinsi Bengkulu.

DSC_0101

Acara dibuka langsung oleh Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Irwan Saputra dan didampingi oleh Anggota Eko Sugianto dan Emex Verzoni. Irwan menyampaikan bahwa terkait pencalonan di Provinsi Bengkulu ada beberapa permasalahan dan perlu persamaan persepsi antara KPU dan Bawaslu Provinsi Bengkulu namun  diantaranya caleg yang lulus sebagai CPNS dan sebagainya.selain itu, merujuk pada Surat Edaran KPU Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 perihal calon tidak memenuhi syarat pasca Penetapan DCT maka perlu disampaikan ke KPU dan Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota.

DSC_0103 DSC_0107

Namun hal itu ditambahkan oleh Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Emex Verzoni bahwa ada beberapa caleg yang tidak memenuhi syarat karena lulus CPNS yaitu Caleg Demokrat atasnama Reisa Amelia Dapil 2 Nomor urut 7, 2 (dua) orang caleg DPRD Kabupaten Kaur, 1 (satu) orang caleg DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, dan 1 (satu) orang caleg DPRD Kota Bengkulu yang tersandung masalah hukum.

“Bahwa terkait  caleg DPRD Provinsi yang TMS perlu didiskusikan sedangkan tingkat DPRD Kabupaten/Kota sudah dapat diakomodir melalui SE 31. Berdasarkan SE 31 memungkinkan KPU untuk melakukan revisi terhadap SK DCT namun permasalahannya nama caleg tetap masuk di surat suara karena tahapan validasi surat suara telah selesai. Teknis yang bisa dilakukan adalah KPU dapat mengeluarkan surat edaran untuk penyelenggara tingkat PPK,PPS, KPPS mengenai perubahan nama dalam DCT”tambah Emex.

Sementara itu, Kabag Hukum Teknis dan Hupmas Oktan Huzaeiry menyampaikan jika merujuk pada SE 31 ada 3 (tiga) langkah yang dapat dilakukan oleh KPU yaitu meminta dokumen pendukung, melakukan klarifikasi melalui LO, dan hasilnya dituangkan ke dalam berita acara.

Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu Patimah Siregar menyampaikan bahwa bawaslu dan KPU hanya berpedoman pada surat edaran dan  Bawaslu akan menyampaikan ke tingkat bawah.

Penutup Irwan menambahkan terkait permasalahan yang dinyatakan lulus sebagai CPNS menjadi perhatian khusus, yang bersangkutan harus diberhentikan oleh parpol berdasarkan surat pengunduran diri.