Home » BERITA KPU BENGKULU » Penambahan Anggota PPK Diatur Dalam SE 1373

Penambahan Anggota PPK Diatur Dalam SE 1373

DSC_0376 DSC_0379 DSC_0383

Dalam rangka mempedomani Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018, selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu menggelar rapat koordinasi penambahan jumlah Anggota PPK  bersama KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu pada Rabu (14/11) di Splash Hotel Bengkulu.

Acara yang diikuti oleh Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Sekretaris dan Operator KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu ini dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Provinsi Bengkulu diwakili oleh Anggota KPU Darlinsyah didampingi Emex Verzoni.

Dalam kesempatan itu, Darlinsyah menyampaikan materi terkait Surat Edaran Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/KI/2018 tanggal 5 November 2018. Darlinsyah menjelaskan ada 5 point yang menjadi isi surat edaran diatas diantaranya KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan rektrutmen 2 (dua) u anggota PPK pasca putusan MK melalui mekanisme sebagaimana terlampir, masa kerja PPK dimulai 2 Januari hingga 16 Juni 2019, Rekrutmen anggota PPK menggunakan mata anggaran kegiatan pelaksanaan manajemen perencanaan  dan data (3357) dan keluaran pembentukan Badan Penyelenggaraan Adhoc (3357.039), KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan supervisi dan monitoring terhadap pelaksanaan rekrutmen diatas, laporan pelaksanaan rekrutmen untuk disampaikan ke KPU RI melalui email litbang.organisasi@kpu.go.id paling lambat 31 Januari 2019.

DSC_0384 DSC_0388

“Dalam lampiran surat tersebut mekanisme rekrutmen 2 (dua) anggota PPK dibagi menjadi 2 yaitu bagi KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan dan bagi yang tidak melaksanakan Pilgub, Pilbup, pilwakot pada tahun 2018, mekanismenya sangat jelas”tambah Darlinsyah.

Dilanjutkan Darlinsyah bahwa tahapan yang harus dilalui adalah verifikasi terhadap 3 (tiga) peringkat berikutnya hasil seleksi wawancara calon anggota PPK untuk pemilu, KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan lembaga pendidikan atau lembaga profesi untuk meminta 2 (dua) kali jumlah PPK yang dibutuhkan, selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap calon yang direkomendasikan oleh lembaga pendidikan/lembaga profesi, kemudian KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan 7 calon yang memenuhi syarat dan dilakukan seleksi wawancara, kemudian ditetapkan 7 (tujuh) peringkat teratas dan penambahan 2 (dua) orang berdasarkan urutan peringkat teratas, diumumkan, pelaksanaan rekrutmen dilaksanakan mulai 10 November s.d. 28 November 2018.

Terakhir Darlinsyah mengharapkan agar proses rekrutmen yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan dengan baik sesuai Surat Edaran Nomor 1373.