Bimtek Pendaftaran dan Verifikasi Syarat Dukungan Balon Perseorangan

Menjelang penyerahan syarat minimal dukungan dan sebaran bakal calon perseorangan pada tanggal 16-20 Februari 2020, pada Rabu (29/1) bertempat di Hotel Mercure Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu menggelar Bimbingan Teknis Pendaftaran dan verifikasi syarat dukungan bakal calon perseroangan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu Tahun 2020.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber  Asisten Perdata dan TUN  Kejaksaan Tinggi Bengkulu Setyo Pranoto dan mengundang Ketua, Anggota Divisi Hukum, Divisi Teknis, Koordinator/Operator SILON KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu.

Acara dibuka langsung oleh Ketua KPU Provinsi Bengkulu Irwan Saputra dan didampingi Anggota Eko Sugianto, Siti Baroroh, Darlinsyah, dan Emex Verzoni. Dalam sambutan dan arahannya Irwan menyampaikan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman penyelenggara pemilu untuk melaksanakan tahapan sesuai regulasi menjelang penyerahan dukungan bakal calon perseorangan.

“Bahwa tahapan yang kita laksanakan itu menjadi potensi masalah ke depan jika tidak dilaksanakan dengan baik, untuk kami menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Tinggi Bengkulu untuk menjelaskan potensi apa saja dan langkah apa saja yang dapat dilakukan oleh KPU dalam meminimalisir potensi sengketa pada pemilihan serentak tahun 2020. Pada hari ini, KPU Provinsi Bengkulu telah menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Bengkulu yang dituangkan dalam Memorendum of Understanding (Mou) dalam hal penanganan permasalahan hukum bidang perdata dan tata usaha negara” ujar Irwan.

Irwan menambahkan, langkah yang dilakukan KPU Provinsi Bengkulu bersama Kejaksaan Tinggi Bengkulu agar KPU Kabupaten/Kota juga  mengambil langkah yang sama untuk menjalin Mou dengan pihak Kejaksaan Negeri di wailayah masing-masing.

Sementara itu, Asdatun Kejati Bengkulu Setyo Pranoto dalam menyampaikan materinya menekankan ada beberapa point yang bisa dilakukan oleh KPU untuk meminimalisir potensi sengketa dalam pelaksanaan tahapan pemilihan.

DSC_0244 DSC_0246 DSC_0248 DSC_0249 DSC_0259 DSC_0273 DSC_0286 DSC_0293 DSC_0298 DSC_0301 DSC_0308 DSC_0315 DSC_0321 DSC_0327 DSC_0333 DSC_0335 DSC_0337 DSC_0340 DSC_0343

“Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh KPU untuk meminimalisir potensi sengketa diantaranya menjaga netralitas dan tertib administrasi. Penyelenggara pemilu harus menjaga netralitas, jika tidak ini akan menjadi bumerang bagi KPU dalam melaksanakan tahapan pemilihan dan harus jelas dan lengkap administrasi baik berupa Berita acara, notulensi, absensi, dokumentasi harus ada” Ujar Setyo’

Setyo menambahkan pihak Kejaksaan pun tidak akan tinggal diam, jika KPU sudah memenuhi kedua poin ini namun masih menjadi objek sengketa hukum. Kejaksaan mohon bantuan KPU selaku penyelenggara  untuk bekerja sesuai dengan aturan yang ada.

DSC_0417 DSC_0420 DSC_0424 DSC_0428 DSC_0432 DSC_0443 DSC_0473 DSC_0494 DSC_0495 DSC_0497

Acara yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari terhitung 29-30 Januari 2020 ini dilanjutkan dengan penyampaian materi dari Anggota KPU Provinsi Bengkulu Divisi Teknis Penyelenggaraan Emex Verzoni dan diskusi mengenai mekanisme  pendaftaran dan verifikasi syarat dukungan bakal calon perseorangan.