Datangkan Ahli Hukum, KPU Provinsi Bengkulu Gelar Rakor Penyusunan Produk Hukum

Guna meningkatkan pemahaman penyelenggara pemilu dalam penyusunan produk hukum pada pemilihan serentak Tahun 2020 di Provinsi Bengkulu, pada Senin (9/12) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu menggelar rapat koordinasi penyusunan produk hukum (Legal Drafting) bertempat di Xtra Hotel Bengkulu. Peserta kegiatan adalah Ketua, Anggota dan Wakil Anggota Divisi Hukum Pengawasan, Kasubbag dan Staf Hukum KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu. Kegiatan ini menghadirkan narasumber ahli hukum yang telah berpengalaman dari Kementerian Hukum dan HAM RI, Dr. H. Roberia, SH.,MH. Selain Roberia, ada 3 narasumber lagi, yaitu Sekretariat Jenderal KPU RI Nivi dan Nur, Ahli Hukum Universitas Bengkulu Joni Simamora dan Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Bengkulu Srie Rezeki, SH.

DSC_0251

Acara dibuka langsung oleh Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Irwan Saputra didampingi Anggota Eko Sugianto dan Sekretaris Siswanto. Dalam sambutannya Irwan menyampaikan bahwa selama ini regulasi yang kita jalankan berasal dari harmonisasi yang dilakukan oleh KPU dengan Kemenkumham sebelum diundangkan.

“Pada hari ini kita dapat bertanya langsung dengan ahlinya, Bapak Roberia yang akan menjelaskan secara rinci mekanisme dan alur penyusunan produk hukum secara benar. Silahkan bertanya langsung kepada beliau, dan saya serta kita semua dapat serius mengikuti kegiatan ini sampai selesai. ” Jelas Irwan.

DSC_0206 DSC_0208 DSC_0209 DSC_0211 DSC_0215 DSC_0218 DSC_0220 DSC_0223 DSC_0225 DSC_0228 DSC_0231 DSC_0237 DSC_0245 DSC_0246 DSC_0259 DSC_0266 DSC_0269 DSC_0274

Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari, yaitu tanggal 9-10 Desember 2019. Selanjutnya, Pemateri dari Ketua Komisi I Srie Rezeki menyampaikan mengenai mekanisme dan alur yang dilakukan oleh KPU setelah NPHD disepakati pemerintah daerah. Langkah apa saja yang telah dilakukan oleh KPU bersama pemerintah daerah. Pada saat penyampaian materi dari Joni Simamora, ia menjelaskan mengenai Tugas dan Kewenangan KPU, bentuk dan cara membuat produk hukum, hierarki perundang-undangan, dan upaya hukum dalam penyelesaian sengketa.

Kemudian penyampaian materi dilanjutkan oleh Dr. Roberia, beliau menjelaskan secara rinci mengenai asas, materi muatan, hal khusus dan ragam bahasa, penyusunan peraturan perundang-undangan (Ratundang), dan regulasi secara jelas dan rinci.

Dalam diskusi bersama KPU Kabupaten/Kota, Roberia mendapatkan masukan dan saran untuk perbaikan dalam penyusunan dan harmonisasi produk hukum.

“Saya senang membagi ilmu dan mendapatkan masukan dari teman-teman sekalian, karena menjadi beban moril saya ketika produk hukum yang diundangkan menjadi masalah dikemudian hari. kita akan review pasti ada kesalahan norma. ada beberapa poin penting yang ingin saya luruskan dan tegaskan, bahwa¬† teknik penyusunan produk hukum harus mentaati kejelasan rumusan, dan setiap produk hukum yang disusun apabila menjadi masalah lakukan Administratif Review” jelas Roberia.

DSC_0305 DSC_0309 DSC_0325 DSC_0330 DSC_0337 DSC_0340 DSC_0343

Roberia juga menambahkan akan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak KPU dan Bawaslu di tingkat pusat, terkait permasalahan yang muncul atas dikeluarkannya produk hukum. Sedangkan Sub Bagian Hukum Sekretariat Jenderal KPU RI, Livirta Adhesia menyampaikan mengenai alur penyusunan produk hukum secara jelas dan rinci, serta melakukan review dan membedah Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah dibuat.