KPU Provinsi Bengkulu Gelar Bimtek Penyusunan Kartu Kendali SPIP

Pada Jum’at (22/11) pagi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu melaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Latansa Hotel Bengkulu. Peserta kegiatan ini, yaitu Anggota Divisi Hukum Pengawasan, Sekretaris dan Operator SPIP KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu.

Acara dibuka secara resmi oleh Anggota KPU Provinsi Bengkulu Eko Sugianto dan didampingi Anggota Siti Baroroh, Darlinsyah dan Emex Verzoni serta Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu Siswanto. Dalam arahannya Eko menjelaskan dan menyampaikan bahwa kartu kendali SPIP yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ini sangat penting dalam setiap satuan kerja pemerintah. SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif & Efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaataan terhadap peraturan perundang-undangan.

DSC_0502 DSC_0508 DSC_0511 DSC_0513 DSC_0516 DSC_0519 DSC_0525 DSC_0527

“Kami berharap dan mengajak seluruh peserta kegiatan untuk saat ini dan seterusnya untuk memfokuskan dan melaksanakan kartu kendali secara rutin dan berkesinambungan agar tercapai kinerja yang baik sesuai dengan pengertian SPIP diatas. Untuk itu, mari kita ikuti kegiatan bimtek ini secara serius dan jika ada masukan atau saran dapat disampaikan dalam kegiatan ini” jelas Eko.

selain itu, Eko juga menambahkan unsur yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dalam SPIP diantarannya Lingkungan pengendalian, Penilaian resiko, Kegeiatan pengendalian, informasi & komunikasi, dan pemantauam pengendalian intern.

DSC_0533 DSC_0538 DSC_0541 DSC_0544 DSC_0553 DSC_0557 DSC_0559

Sementara itu, Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu selaku pemateri menyampaikan bahwa Kartu Kendali SPIP memiliki banyak fungsi diantaranya kepegawaian, keuangan, pengadaan, persediaan dan aset BMN, sakip, rekap perjalanan dinas, kelengkapan dan pengelolaan dana hibah, mekanisme pengelolaan dana hibah dan matriks progres tindak lanjut.

“Seluruh dokumen pendukung yang ada harus disusun dalam bentuk format scan (pindai) Pdf agar lebih memudahkan kita dalam mengarsipkan dan melihat progres kegiatan yang telah dilaksanakan atau belum terealisasi, untuk itu peran kartu kendali ini sangatlah efektif dan efisien” kata Siswanto.

Siswanto juga menambahkan agar KPU Kabupaten/Kota dapat menyampaikan batas waktu pelaporan kartu kendali SPIP sebelum tanggal 6 setiap bulan.

Selain penyampaian materi, bimtek juga dilakukan diskusi-diskusi untuk mendapatkan masukan dan saran untuk bahan perbaikan dalam pelaksanaan kartu kendali SPIP agar dapat berjalan dengan baik.