Tingkatkan Kapasitas dan Kompetensi Penyusunan Produk Hukum, KPU Provinsi Bengkulu Gelar Rakor Internal

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi penyusunan produk hukum menjelang pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, pada Kamis (24/10) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu menggelar rapat koordinasi peningkatan kapasitas dan kompetensi penyusunan dan review produk hukum di Hotel Santika Bengkulu. Peserta kegiatan ini adalah Ketua, Anggota Divisi Hukum dan Kasubbag Hukum KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu.

Acara dibuka langsung oleh Ketua KPU Provinsi Bengkulu Irwan Saputra yang didampingi Anggota Eko Sugianto, Siti Baroroh, Darlinsyah dan Emex Verzoni. Dalam arahannya Irwan menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas dan kompetensi penyusunan produk hukum ini perlu dilakukan mengingat seluruh tahapan yang akan dilaksanakan pada pilkada tahun 2020 harus diawali dengan regulasi yang jelas dan akuntabel. Karena jika tidak tentu ini akan menjadi masalah ke depannya.

DSC_0083 DSC_0102 DSC_0106 DSC_0107 DSC_0109 DSC_0114 DSC_0117 DSC_0120 DSC_0123 DSC_0128

“Kita berharap agar seluruh tahapan berjalan sesuai dengan regulasi yang mengatur tentang pilkada serentak tahun 2020. kami juga ingin memastikan kesepahaman dan kepatuhan KPU selaku penyelenggara pemilu dalam mengimplementasikan dan menerjemahkan regulasi yang ada diantara SK KPU Nomor 1312, PKPU “tambah Irwan.

Sementara itu, Anggota KPU Provinsi Bengkulu Eko Sugianto dalam materinye memaparkan pentingnya dilakukan penyusunan produk hukum ini secara benar dan akuntabel.

“Bahwa aspek formal seluruh naskah yang dikeluarkan olek KPU harus berpedoman pada tata naskah dinas. Proses yang dilakukan harus ditetapkan dalam rapat pleno dan memiliki dokumentasi yang lengkap yaitu risalah rapat dan berita acara” jelas Eko.

Selain itu, Eko menambahkan teknik penyusunan keputusan harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, PKPU nomor 17 Tahun 2015 dan Surat Edaran KPU Nomor 2 Tahun 2016. Alur penyusunan yang jelas dan jenis bentuk produk hukum juga perlu diperhatikan.

Terakhir Irwan meminta agar KPU Kabupaten/Kota untuk selalu berkoordinasi dan berkomunikasi untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang ada.