Rakor Evaluasi Dana Hibah Pilkada Tahun 2020

Pasca belum adanya penantanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tingkat Provinsi dan 6 (enam) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu dalam rangka pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 1 Oktober 2019 yang lalu. Maka pada Rabu (9/10) bertempat di The Madeline Hotel Bengkulu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu menggelar rapat koordinasi evaluasi dana hibah pilkada tahun 2020 bersama KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu. Rapat yang dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota ini dibuka langsung oleh Ketua KPU Provinsi Bengkulu Irwan Saputra yang didampingi Anggota Siti Baroroh, Darlinsyah, Emex Verzoni serta Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu Siswanto.

Dalam arahannya Irwan menyampaikan pasca pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beberapa waktu yang lalu, Bahwa Kemendagri melakukan fasilitasi antara KPU dan Pemerintah Daerah terkait belum adanya penandatanganan NPHD di beberapa daerah.

“Termasuk Provinsi Bengkulu dan 6 kabupaten/Kota yaitu Seluma, Kaur, Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Lebong, dan Bengkulu Utara minus Mukomuko dan Kepahiang belum ada kesepakatan NPHD. Dalam hal ini Kemendagri menyampaikan perpanjangan waktu untuk penandatanganan NPHD hingga tanggal 14 Oktober 2019” jelas Irwan.

Irwan juga menambahkan dan berharap agar KPU Kabupaten/Kota yang belum menandatangani NPHD untuk segera melakukan langkah-langkah strategis untuk mempercepat proses tersebut. Salah satunya dengan menjalin dan meningkatkan komunikasi dan koordinasi kepada pemerintah daerah agar proses NPHD tidak ada kendala dan bisa dilakukan sebelum waktu yang telah ditetapkan.

WhatsApp Image 2019-10-11 at 15.49.45 WhatsApp Image 2019-10-11 at 15.50.26 WhatsApp Image 2019-10-11 at 15.50.42