Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Merupakan Tanggungjawab Kepada Publik

Dalam rangka mempersiapkan dan menghadapi pemeriksaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pada tahapan pemilihan umum tahun 2018 dan 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu. Pada Rabu (2/10) bertempat di  Ruang Audio Visual RPP Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu, BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu menggelar rapat persiapan bersama KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu.

Acara ini dihadiri langsung oleh Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu sebanyak 12 (dua belas) orang terdiri R. Aryo Seto Bomantri selaku Penanggung Jawab, Ranni Agriadi selaku Wakil Penanggung Jawab, Yenni selaku Pengendali Teknis, Agung Setiyono selaku Ketua Tim, Rahma Fitri, Mario Anton Wibowo, dan Ni Luh Ketut Shanti Antik Safitri selaku Ketua Subtim, dan Galang Laksana Data, Hani Purwanti, Didiek Prasetyo Jati, Pratiwi Prima Ekasari B.S, dan Nadia Melinda selaku Anggota Tim. Selain itu juga turut hadir Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu.

Rapat ini dibuka langsung oleh Ketua KPU Provinsi Bengkulu yang didampingi Anggota Darlinsyah dan Emex Verzoni, Sekretaris KPU Provinsi Siswanto, Kabag Keuangan Umum dan Logistik Sudirman, Kasubbag Keuangan M. Benni Eka Putra dan Kasubbag Umum dan Logistik Rudi Yulianto.

Dalam arahannya Irwan menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat datang kepada Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu. Selain itu Irwan juga menjelaskan bahwa KPU Provinsi Bengkulu dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu siap bekerjasama dengan baik seyogyanya apa yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa.

“Kami siap bekerjasama sebab pengelolaan keuangan bukan hanya sekedar pertanggungjawaban kepada BPK namun yang lebih penting adalah pertanggungjawaban kepada publik dengan menyajikan laporan yang akuntabel. Apalagi tahapan pemilihan umum tahun 2019 telah selesai dilaksanakan, setidaknya ada 3 (tiga) KPU Kabupaten/Kota yang akan menjadi sampel dalam pemeriksaan keuangan nantinya, yaitu Kota Bengkulu, Rejang Lebong dan Bengkulu Utara.”jelas Irwan.DSC_0226DSC_0227 DSC_0230 DSC_0231 DSC_0233 DSC_0237 DSC_0239 DSC_0241 DSC_0244 DSC_0252 DSC_0254 DSC_0256 DSC_0264 DSC_0269

Sementara itu, Wakil Penanggung Jawab BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu Ranni Agriadi memaparkan bahwa pemeriksaan di Provinsi Bengkulu lebih menekankan pada kinerja terinci atas penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019.

“Fokus sasaran kita adalah pemeriksaan untuk badan penyelenggara adhoc, pemuktakhiran data pemilih, perlengkapan logistik dan pemungutan dan penghitungan suara. Kinerja yang dimaksud pasca pemeriksaan akan memberikan rekomendasi untuk pemilihan umum ke depannya lebih baik lagi. Pemeriksaan ini dilakukan di 33 Provinsi se-Indonesia¬† dan 149 Kabupaten/Kota menjadi sampel”ujar Ranni.

Selain itu Ranni juga menjelaskan untuk 3 sampel KPU Kabupaten/Kota akan diperiksa dilakukan oleh Ketua Subtim dan Anggota. Untuk KPU Kota Bengkulu oleh Ni Luh Ketut Shanti Antik Safitri, KPU Kabupaten Rejang Lebong oleh Rahma Fitri, dan KPU Kabupaten Bengkulu Utara oleh Mario Anton Wibowo.

Terakhir Ranni berharap agar KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu untuk dapat bekerjasama secara baik dan kooperatif hingga proses pemeriksaan selesai pada tanggal 8 Nobember 2019 nantinya.