Rakor Persiapan Sengketa PHPU Tahun 2019

Pasca penetapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara peserta pemilu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota tingkat nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia beberapa waktu lalu. Banyak peserta pemilu yang melakukan dan menyampaikan gugatan/sengketa ke Mahkamah Konstitusi termasuk salah satunya Provinsi Bengkulu. Dalam rangka menghadapi sengketa tersebut pada Minggu (2/6) KPU Provinsi Bengkulu menggelar rapat koordinasi persiapan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 bertempat di Madeline Hotel Bengkulu. Kegiatan ini menghadirkan Ketua, Anggota Divisi Hukum dan Teknis serta Kasubbag Hukum dan Data KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu.

DSC_0165 DSC_0174 DSC_0178 DSC_0180

Dalam sambutannya Ketua KPU Provinsi Bengkulu Irwan Saputra dan didampingi Anggota Eko Sugianto, Siti Baroroh, Darlinsyah dan Emex Verzoni ini menyampaikan terima kasih kepada penyelenggara tingkat kabupaten/kota yang masih tetap fokus melakukan tahapan akhir pasca penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yaitu sengketa yang sudah ada di depan mata.

“Untuk itu kita selaku penyelanggara tetap fokus dan akuntabilitas dalam menghadapi sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi, kita harus menyiapkan diri hal apa saja yang perlu dilakukan”ujar Irwan.

DSC_0181 DSC_0183 DSC_0184 DSC_0185

Sementara itu, Anggota KPU Provinsi Bengkulu Eko Sugianto menjelaskan mengenai proses PHPU  yang telah disampaikan oleh peserta pemilu kepada Mahkamah Konstitusi dan langkah-langkah perlu dipersiapkan oleh KPU dalam menghadapi gugatan tersebut. Berbeda dengan Eko, Anggota KPU Provinsi Emex Verzoni menyampaikan mengenai dokumen-dokumen pendukung yang perlu disiapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Bengkulu sesuai dengan formulir dan jenis pemilihan.

Selanjutnya Anggota KPU Provinsi Siti Baroroh berkaitan dengan data pemilih tetap tidak masuk  akan untuk dibuatkan kronologis dan sampel yang diambil untuk alat bukti yang di leges.