Sosialisasi Pencalonan DPD

nvvb

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu melaksanakan sosialisasi tentang pendaftaran dan verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu Pemilihan Umum Tahun 2019. Kegiatan tersebut di gelar di Splash Hotel (10/4) yang dibuka langsung oleh Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Irwan Saputra yang didampingi oleh Anggota Eko Sugianto, Siti Baroroh, Zainan Sagiman dan Aries Munandar.

Acara tersebut dihadiri oleh BIN, Polda, Dukcapil, Bawaslu, Kesbangpol dan 18 Liasion Officer (LO) Bakal Calon. Sesuai dengan tahapan bahwa penyerahan berkas dukungan akan dimulai pada tanggal 22-26 April 2018. Mengingat Peraturan KPU yang berkaitan dengan pencalonan tersebut belum dikeluarkan, maka KPU mempedomani Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 untuk harus dilaksanakan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan disiapkan oleh bakal calon untuk mendaftar diantaranya syarat minimal 2.000 dukungan dan tersebar di minimal 50 % kabupaten/Kota dan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Peserta Pemilu Perseorangan (SIPPP). Khusus di Provinsi Bengkulu ada 10 (sepuluh) kabupaten/Kota sehingga ada 5 (lima) kabupaten/kota untuk sebaran 50 %.

Ketua KPU, Irwan Saputa menjelaskan pengunaan Aplikasi SIPPP ini untuk mempermudah,  membangun transparasi, akuntabilitas dan profesionalitas dalam pencalonan DPD.

“Untuk verifikasi dukungan dilakukan oleh KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota membantu KPU RI. aplikasi ini bisa di monitor oleh KPU RI”imbuh Irwan.

Sementara itu, Anggota KPU Zainan Sagiman menyampaikan PKPU berkaitan dengan pencalonan DPD belum ada. Kegunaan aplikasi SIPPP salah satunya akan mengetahui kegandaan antar bakal calon maka akan dilakukan verifikasi.

“KPU Provinsi/KIP Aceh akan mengambil 10 % sampel dukungan dari jumlah dukungan sampel di setiap kabupaten/Kota. contohnya jika di kota bengkulu 1000 dukungan maka sampelnya sebanyak 100 dukungan. KPU kabupaten/kota menerima dokumen hasil penelitian administrasi dari KPU Provinsi dan untuk verifikasi faktual 10 % akan dilakukan oleh KPU kabupaten/kota”jelas Zainan.

Zainan menambahkan selain itu, dukungan terbagi menjadi 2 yaitu dalam bentuk soft yakni data yang diunduh di SIPPP dan bentuk hard berupa pernyataan dukungan KTP dan surat keterangan dari Dukcapil.

“untuk itu Bakal Calon DPD wajib menunjuk LO dan Operator sebagai perpanjangan tangan untuk berkomunikasi ke KPU Provinsi yang disampaikan melalui surat mandat”tegas Zainan.

“Daftar nama dukungan  dibuat 3 rangkap, 1 rangkap dokumen asli sebagai Arsip KPU Provinsi untuk penelitian administrasi, 1 rangkap fotokopi arsip dan 1 rangkap Fotokopi arsip perseorangan DPD setelah ditandatangani oleh Komisioner KPU dan cap basah ” imbuh Zainan. Irwan mengharapkan kepada LO/ Operator bakal calon untuk aktif berkomunikasi dengan Helpdesk Pencalonan DPD KPU Provinsi.