KPU Gelar Rakor Bersama 4 Parpol Baru

DSC_0058

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu mempedomani Peraturan Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Parpol peserta pemilu Anggota DPR dan DPRD. Saat ini sedang berlangsung proses verifikasi terhadap 12 (dua belas) parpol yang ikut pada pemilu tahun 2014 lalu. Namun menjelang pemilu tahun 2019 ada 4 parpol baru yaitu Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Berkarya.

Selanjutnya pada Minggu (28/1) KPU Provinsi melakukan Rapat Koordinasi persiapan verifikasi parpol pasca putusan Mahkamah Konstitusi bersama 4 (empat) parpol baru tersebut bertempat di Ruang RPP KPU Provinsi Bengkulu.

Acara tersebut dihadiri oleh 4 (empat) perwakilan parpol tingkat provinsi dan Bawaslu Provinsi Bengkulu. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua KPU, Irwan Saputra dan didampingi oleh Anggota Eko Sugianto, Zainan Sagiman dan Aries munandar. Dalam sambutannya, Irwan menyampaikan bahwa rapat ini sengaja dilakukan terpisah karena 12 (dua belas) parpol peserta pemilu tahun 2014 baru selesai dan telah memenuhi syarat.

“Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2018 merupakan Revisi dari Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2017 untuk mengatur tentang pola yang berbeda dalam pelaksanaan verifikasi faktual parpol. menindaklanjuti hasil putusan MK tersebut maka KPU memandang perlu untuk melakukan sosialisasi kepada partai Garuda, Berkarya, Perindo dan PSI”ujar Irwan.

Irwan menambahkan KPU bukan hanya merevisi PKPU Nomor 11 tahun 2017 menjadi PKPU Nomor 6 tahun 2018 dan PKPU Nomor 7 tahun 2017 menjadi PKPU Nomor 5 tahun 2018.

“Terkait dengan perubahan tahapan dan jadwal pemilu tahun 2019, juga berdampak pada perubahan jadwal penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi yang seharusnya telah dilakukan oleh KPU kabupaten/kota” imbuh Irwan.

Sementara itu, Anggota Eko Sugianto menyampaikan bahwa hanya daerah pemilihan kabupaten/kota yang diberikan kewenangan untuk melakukan penataan. Munculnya pergeseran merupakan imbas dari PKPU yang mengatur penyusunan dan penataan daerah pemilihan.

“Terhadap penyusunan dan usulan penataan dapil ini juga diharapkan keleluasan untuk memberikan masukan baik dari stakholder terkait maupun parpol”tegas Eko.

Eko menambahkan ada 7 prinsip yang harus terpenuhi dalam penyusunan daerah pemilihan. Salah satunya integralitas wilayah dan sebagainya.

Acara dilanjutkan pemaparan dari Anggota Zainan Sagiman yang menjelaskan sesungguhnya verifikasi ini telah selesai pada tahun sebelumnya, namun dengan adanya PKPU Nomor 6 tahun 2018 maka KPU tetap melaksanakan aturan secara baik.

“Dalam PKPU 6 tahun 2018 jelas bagi parpol yang telah memenuhi syarat akan dilakukan verifikasi faktual ulang bersama parpol yang baru”ujar Zainan.

Diakhir acara Irwan menambahkan adanya perubahan regulasi peraturan KPU ini agar kita dapat memahami dan melaksanakan koordinasi/komunikasi secara intensif.*VR*