Sosialisasi PKPU 6 Tahun 2018

DSC_0078

Gerak cepat dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu mengenai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan tersebut menjadi dasar KPU untuk menetapkan partai politik (parpol) yang memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu tahun 2019 yang akan datang.

Pada Sabtu (27/1) pukul 10.00 bertempat di ruang RPP KPU Provinsi Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi persiapan verifikasi faktual parpol pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia. Acara tersebut dihadiri oleh Komisioner dan Operator Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dari KPU kabupaten/kota Se-Provinsi Bengkulu.

Dalam sambutannya Ketua KPU, Irwan Saputra, S.Ag.,MM menyampaikan bahwa PKPU Nomor 6 tahun 2018 menjadi dasar KPU untuk melakukan verifikasi faktual kepengurusan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota.

“Verifikasi faktual merupakan dasar dan wajib dilakukan oleh setiap KPU baik ditingkat Pusat, Provinsi maupun kabupaten kota terhadap seluruh parpol yang akan mengikuti pemilu tahun 2019 mendatang sesuai dengan PKPU Nomor 6 tahun 2018”ujar Irwan.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dan penjelasan dari Komisioner KPU, Zainan Zagiman, SH mengenai pokok-pokok inti dari isi Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2018. Zainan menjelaskan bahwa tahap yang wajib dilalui dari aturan tersebut ialah verifikasi data yaitu mencocokan data parpol yang ada di sipol dengan data yang sebenarnya dilapangan.

“ Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2018, yaitu verifikasi faktual, verifikasi yang dimaksud adalah domisili kantor, kepengurusan dan keterwakilan perempuan”ujar Zainan

Zainan menambahkan verifikasi ini harus dilaksanakan sesegera mungkin baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten kota, mengingat waktu yang sangat singkat ini perlu keseriusan dari semua pihak agar pemilu tahun 2019 dapat terlaksana dengan baik.

“Keterwakilan perempuan sebesar 30 % dan jumlah kepengurusan anggota parpol 1000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada tingkat kabupaten/kota merupakan dua hal yang harus dipenuhi, jika salah satu diantaranya tidak terpenuhi maka dapat dikatakan parpol tersebut Tidak Memenuhi Syarat (TMS)”sambungnya.

Tegas Zainan, Selain itu keberadaan domisili kantor dan pencocokan nama anggota yang tercantum di dalam kepengurusan juga sangat diperhatikan. Pengurus parpol wajib menghadirkan anggota dengan menunjukkan KTA dan KTP, jika anggota berhalangan hadir bisa dilakukan video call.

“Jumlah sampel juga yang perlu dicek dan dihitung ulang untuk setiap Kab/kota di Provinsi Bengkulu, karena sudah jelas setiap daerah berbeda. Ada rumus tertentu yang bisa kita lakukan untuk mengetahui jumlah sampel, nanti kita hitung bersama”ujarnya.

Zainan berharap agar vertual dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, agar penyelenggaraan pemilu sukses dan berkualitas. *VR*