Pedomani PKPU 6 Tahun 2018

DSC_0098

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 berkenaan dengan perubahan tahapan pemilihan umum Komisi Pemilihan Provinsi Bengkulu menggelar Rapat Rapat Koordinasi Persiapan Klarifikasi partai politik peserta pemilu tahun 2019 pada Sabtu (27/1) di Ruang RPP KPU Provinsi Bengkulu. Acara ini dibuka secara resmi oleh Ketua KPU, Irwan Saputra didampingi oleh Anggota Eko Sugianto,                          Zainan Sagiman, Siti Baroroh dan Aries Munandar. Kegiatan ini dihadiri 16 perwakilan parpol tingkat provinsi.

Dalam sambutannya Irwan menyampaikan ada 2 (dua) hal yang perlu disampaikan yaitu adanya perubahan peraturan KPU tentang tahapan pemilu tahun 2019 khususnya berkaitan dengan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi

“Kebijakan yang diambil oleh KPU RI berkaitan pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol peserta pemilu tahun 2019 adalah meminimalisir beberapa hal yaitu Keterbatasan dana KPU, keterbatasan personil penyelenggara pemilu dan keterbatasan waktu” ujar Irwan.

Tambah Irwan, waktu yang disediakan oleh KPU hanya sedikit yaitu 3 hari untuk melakukan verifikasi faktual. Perubahan mekanisme verifikasi parpol yang pada pemilu tahun 2019 ini akan dilakukan perlakuan yang sama sebagai imbas putusan MK ini apakah memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat.

Sementara itu, Anggota KPU Zainan Sagiman memaparkan bahwa terjadi perubahan antara Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2018 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol peserta pemilu DPR dan DPRD.

“Pada PKPU 11 dilakukan penelitian administrasi dan verifikasi faktual sedangkan pada PKPU 6 menggunakan istilah verifikasi. Adapun yang menjadi point verifikasi yaitu Kepengurusan parpol (Ketua, Sekretaris, dan Ketua), Keterwakilan perempuan paling sedikit 30 %, keanggotaan paling sedikit 1000 atau 1/1000 dan domisili kantor tetap sesuai tingkatannya” ujar Zainan.

Ditambahkan Zainan, KPU kabupaten/kota  mendatangkan orang yang diverifikasi dan penentuan orangnya dilakukan oleh parpol sebagaimana yang telah diinput ke dalam SIPOL dengan memperhatikan 50% kecamatan.

“Harus terpenuhi 50 % kecamatan jika kurang maka tidak memenuhi syarat (TMS), kecuali apabila sepanjang sampelnya lebih kecil dari jumlah kecamatan”Ujar Zainan.

Diakhir acara, Irwan mengharapkan agar parpol berkoordinasi dan membangun komunikasi dengan KPU Provinsi Bengkulu agar proses verifikasi dapat berjalan dengan baik.*VR*